TUGAS KELOMPOK
ETIKA SOSIAL
TENTANG "PELANGGARAN HAM"
l
0
g
l
0
KELOMPOK : II (DUA)
KELAS : C REGULER
PRODI : SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
KUPANG
2017
UUD 1945 Pasal 28 A - J Tentang HAM
|
Hak Asasi Manusia (HAM)
|
Hak asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak ia. Hak asasi dapat dikatakan sebagai hak yang melekat dengan kodrat manusia yang bila tidak ada hak tersebut, dapat seseorang dapat hidup sesuai manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) diatur pada pasal 28 AJ,
seperti berikut
Fungsi dan Jenis HAM yang diatur pada Pasal 28 AJ:
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B
(1) Setiap orang yang berhak atas keluarga dan atas keturunan atas perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas tumbuh hidup, tumbuh, dan berkembang.
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan darurat, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk mem yakin dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, pilih pendidikan dan pengajaran, pilih pekerjaan, pilih kewarganegaraan, pilih tempat tinggal diwilayah negara daninggalkannya, juga kembali.
(2) Setiap orang atas kebebasan saya percaya, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,.
Pasal 28F
Setiap orang yang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengembangkan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kuasanya, dan berhak atas sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak mendapatkan suaka politik dari negara lain.
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta kesehatan.
(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perhatian khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang mau mengembangkan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak miliknya tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal 28 I
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B
(1) Setiap orang yang berhak atas keluarga dan atas keturunan atas perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas tumbuh hidup, tumbuh, dan berkembang.
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan darurat, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk mem yakin dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, pilih pendidikan dan pengajaran, pilih pekerjaan, pilih kewarganegaraan, pilih tempat tinggal diwilayah negara daninggalkannya, juga kembali.
(2) Setiap orang atas kebebasan saya percaya, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,.
Pasal 28F
Setiap orang yang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengembangkan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kuasanya, dan berhak atas sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak mendapatkan suaka politik dari negara lain.
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta kesehatan.
(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perhatian khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang mau mengembangkan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak miliknya tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal 28 I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang yang berhak atas dasar apa saja dan terhadap ketentuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia tanggung jawab negara, isu pemerintah.
(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib patuh kepada kejelasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi apa yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis.
(2) Setiap orang yang berhak atas dasar apa saja dan terhadap ketentuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia tanggung jawab negara, isu pemerintah.
(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib patuh kepada kejelasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi apa yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis.
Refensi HAM
1. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Manusia,
sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas pokok dan
penuh alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk
kesejahteraan umat manusia, oleh penciptaNya dianugerahi hak asasi manusia
untuk menjamin kesejahteraan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta
keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara
kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena
itu harus dilindungi, dihormati, jalan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi,
atau dirampas oleh siapapun. Cerita selain hak asasi manusia, manusia juga
memiliki kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan
terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
2. UU
Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa
3. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
Dalam UU
ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip , yakni
pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan,
nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik
dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu dalam penyelenggaraan
juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik
yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun
kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran
melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap
warga masyarakat memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran
serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
Konsep
HAM
Konsep
HAM dalam UU. No. 39 tahun 1999
Hak
Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah
dan setiap orang, demi kehormatan dan hukum harkat dan martabat manusia (Pasal
1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM).
Pelanggaran
Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang
termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian
yang secara hukum,,, dan atau mencabut hak asasi manusia atau kelompok orang
yang dijamin oleh undang-undang, tidak atau dikhawatirkan tidak akan dapat
penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan hukum yang berlaku (Pasal 1
angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).
Dalam
Undang-undang ini mengatur tentang Hak Asasi Manusia dengan berpedoman pada
Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai
instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Materi
Undang-undang ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum
nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI Nomor XVII / MPR /
1998.
Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:
1. Hak untuk hidup. Setiap orang yang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Hak berkeluarga dan cepat keturunan. Setiap orang berhak untuk mewujudkan kelaurga dan seterusnyanya melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas.
3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Hak Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tugas juga diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang bersangkutan oleh obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk mendapatkan putusan adil dan benar.
5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas memilih dan memiliki keyakinan politik, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa kebebasan, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik indonesia.
6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram juga peraturan terhadap ancaman pasti untuk bersama atau tidak ada sesuatu.
7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak memiliki milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum dan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak didirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya .
8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau yang dapat dipekerjakan kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
9. Hak wanita. Seorang wanita berhak memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat keselamatan dan kesehatannya.
10. Hak anak. Setiap anak berhak atas orang tua, keluarga, masyarakat dan negara juga menghasilkan pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya.
1. Hak untuk hidup. Setiap orang yang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Hak berkeluarga dan cepat keturunan. Setiap orang berhak untuk mewujudkan kelaurga dan seterusnyanya melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas.
3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Hak Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tugas juga diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang bersangkutan oleh obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk mendapatkan putusan adil dan benar.
5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas memilih dan memiliki keyakinan politik, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa kebebasan, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik indonesia.
6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram juga peraturan terhadap ancaman pasti untuk bersama atau tidak ada sesuatu.
7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak memiliki milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum dan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak didirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya .
8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau yang dapat dipekerjakan kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
9. Hak wanita. Seorang wanita berhak memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat keselamatan dan kesehatannya.
10. Hak anak. Setiap anak berhak atas orang tua, keluarga, masyarakat dan negara juga menghasilkan pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya.
Konsep HAM UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Dalam UU ini yang Negara Warga Negara adalah:
setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan / atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia
anak
yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara
Indonesia
anak
yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia
dan ibu warga negara asing
anak
yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan
ibu Warga Negara Indonesia
anak
yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia,
tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya
tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
anak
yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal
dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia
anak
yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
anak
yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang
diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan
itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum
kawin
anak
yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak
jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
anak
yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah
dan ibunya tidak diketahui;
anak
yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak
mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
anak
yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan
ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak
tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
anak
dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya,
kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau
menyatakan janji setia.
Konsep
HAM UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Hak atas
pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekadar hak
moral melainkan juga hak konstitusional. Ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945
(pascaperubahan), khususnya Pasal 28 C Ayat (1) yang menyatakan, “Setiap
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.”
Selain
ketentuan di atas, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 (pasca perubahan) juga merumuskan
bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan
pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa
pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran
nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran
sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Demikian
pula ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan.
Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat
dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan
sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Penegasan serupa tentang hak
warga negara atas pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dalam
konteks pemenuhan hak atas pendidikan, negara menjadi pihak utama yang
bertanggung jawab untuk menjaminnya. Pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat penegasan bahwa negara — dalam
hal ini pemerintah — memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan
dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak
mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
Kasus
pelanggaran HAM diantaranya kurang lebih 20 kasus
1.
Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)

Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998. Peristiwa ini berkaitan dengan gerakan di era reformasi yang gencar disuarakan di tahun 1998. Gerakan tersebut dipicu oleh krisis moneter dan tindakan KKN presiden Soeharto, sehingga para mahasiswa kemudian melakukan demo besar-besaran di berbagai wilayah yang kemudian berujung dengan bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian.
Tragedi ini mengakibatkan (4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka). Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 (17 orang warga sipil meninggal) dan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka).
2. Kasus Marsinah (1993)
Kasus Marsinah terjadi pada 3-4 Mei 1993. Seorang pekerja dan aktivitas wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jatim.
Peristiwa ini berawal dari aksi mogok yang dilakukan oleh Marsinah dan buruh PT CPS. Mereka menuntun kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK mereka tanpa alasan. Setelah aksi demo tersebut, Marsinah malah ditemukan tewas 5 hari kemudian. Ia tewas di kawasan hutan Wilangan, Nganjuk dalam kondisi mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan. Penyelidikan masih belum menemukan titik terang hingga sekarang.
3. Aksi Bom Bali 2002
Peristiwa
ini terjadi pada tahun 2002. Sebuah bom diledakkan di kawasan Legian Kuta, Bali
oleh sekelompok jaringan teroris.
Kepanikan sempat melanda di penjuru Nusantara akibat peristiwa ini. Aksi bom bali ini juga banyak memicu tindakan terorisme di kemudian hari.
Peristiwa bom bali menjadi salah satu aksi terorisme terbesar di Indonesia. Akibat peristiwa ini, sebanyak ratusan orang meninggal dunia, mulai dari turis asing hingga warga lokal yang ada di sekitar lokasi.
4. Peristiwa Tanjung Priok (1984)
Kepanikan sempat melanda di penjuru Nusantara akibat peristiwa ini. Aksi bom bali ini juga banyak memicu tindakan terorisme di kemudian hari.
Peristiwa bom bali menjadi salah satu aksi terorisme terbesar di Indonesia. Akibat peristiwa ini, sebanyak ratusan orang meninggal dunia, mulai dari turis asing hingga warga lokal yang ada di sekitar lokasi.
4. Peristiwa Tanjung Priok (1984)
Kasus
tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang
berawal dari masalah SARA dan unsur politis.
Peristiwa
ini dipicu oleh warga sekitar yang melakukan demonstrasi pada pemerintah dan
aparat yang hendak melakukan pemindahan makam keramat Mbah Priok. Para warga
yang menolak dan marah kemudian melakukan unjuk rasa, hingga memicu bentrok
antara warga dengan anggota polisi dan TNI.
Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM dimana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan.
5. Kasus Penganiayaan Wartawan Udin (1996)
Kasus penganiayaan dan terbunuhnya Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin)terjadi di yogyakarta 16 Agustus 1996. Sebelum kejadian ini, Udin kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah Orde Baru dan militer. Ia menjadi wartawan di Bernas sejak 1986. Udin adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas.
Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM dimana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan.
5. Kasus Penganiayaan Wartawan Udin (1996)
Kasus penganiayaan dan terbunuhnya Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin)terjadi di yogyakarta 16 Agustus 1996. Sebelum kejadian ini, Udin kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah Orde Baru dan militer. Ia menjadi wartawan di Bernas sejak 1986. Udin adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas.
6. Kasus
Pembunuhan Munir (2004)
Munir Said Thalib adalah aktifis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir lahir di Malang, tanggal 8 Desember 1965. Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika ia sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Spekulasi mulai bermunculan, banyak berita yang mengabarkan bahwa Munir meninggal di pesawat karena dibunuh, serangan jantung bahkan diracuni. Namun, sebagian orang percaya bahwa Munir meninggal karena diracuni dengan Arsenikum di makanan atau minumannya saat di dalam pesawat.
Kasus ini sampai sekarang masih belum ada titik jelas, bahkan kasus ini telah diajukan ke Amnesty Internasional dan tengah diproses. Pada tahun 2005, Pollycarpus Budihari Priyanto selaku Pilot Garuda Indonesia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena terbukti bahwa ia merupakan tersangka dari kasus pembunuhan Munir, karena dengan sengaja ia menaruh Arsenik di makanan Munir dan meninggal di pesawat.
Munir Said Thalib adalah aktifis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir lahir di Malang, tanggal 8 Desember 1965. Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika ia sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Spekulasi mulai bermunculan, banyak berita yang mengabarkan bahwa Munir meninggal di pesawat karena dibunuh, serangan jantung bahkan diracuni. Namun, sebagian orang percaya bahwa Munir meninggal karena diracuni dengan Arsenikum di makanan atau minumannya saat di dalam pesawat.
Kasus ini sampai sekarang masih belum ada titik jelas, bahkan kasus ini telah diajukan ke Amnesty Internasional dan tengah diproses. Pada tahun 2005, Pollycarpus Budihari Priyanto selaku Pilot Garuda Indonesia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena terbukti bahwa ia merupakan tersangka dari kasus pembunuhan Munir, karena dengan sengaja ia menaruh Arsenik di makanan Munir dan meninggal di pesawat.
7.
Pembantaian Santa Cruz (1991)
Kasus
ini masuk dalam catatan kasus pelanggaran HAM di
Indonesia, yaitu
pembantaian yang dilakukan oleh militer atau anggota TNI dengan menembak warga
sipil di Pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor-Timur pada tanggal 12 November 1991.
Kebanyakan warga sipil yang sedang menghadiri pemakaman rekannya di Pemakaman
Santa Cruz ditembak oleh anggota militer Indonesia. Puluhan demonstran yang
kebanyakkan mahasiswa dan warga sipil mengalami luka-luka dan bahkan ada yang
meninggal. Banyak orang menilai bahwa kasus ini murni pembunuhan yang dilakukan
oleh anggota TNI dengan melakukan agresi ke Dili, dan merupakan aksi untuk
menyatakan Timor-Timur ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
dan membentuk negara sendiri.
8. Peristiwa 27 Juli (1996)
8. Peristiwa 27 Juli (1996)

Peristiwa ini disebabkan oleh para pendukung Megawati Soekarno Putri yang menyerbu dan mengambil alih kantor DPP PDI di Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 1996. Massa mulai melempari dengan batu dan bentrok, ditambah lagi kepolisian dan anggota TNI dan ABRI datang berserta Pansernya.
Kerusuhan meluas sampai ke jalan-jalan, massa mulai merusak bangunan dan rambu-rambu lalu-lintas. Dikabarkan lima orang meninggal dunia, puluhan orang (sipil maupun aparat) mengalami luka-luka dan sebagian ditahan. Menurut Komnas Hak Asasi Manusia, dalam peristiwa ini telah terbukti terjadinya pelanggaran HAM.
9. Kasus Dukun Santet di Banyuwangi (1998)

Peristiwa beserta pembunuhan ini terjadi pada tahun 1998. Pada saat itu di Banyuwangi lagi hangat-hangatnya terjadi praktek dukun santet di desa-desa mereka. Warga sekitar yang berjumlah banyak mulai melakukan kerusuhan berupa penangkapan dan pembunuhan terhadap orang yang dituduh sebagai dukun santet. Sejumlah orang yang dituduh dukun santet dibunuh, ada yang dipancung, dibacok bahkan dibakar hidup-hidup. Tentu saja polisi bersama anggota TNI dan ABRI tidak tinggal diam, mereka menyelamatkan orang yang dituduh dukun santet yang masih selamat dari amukan warga.
10. Pelanggaran HAM di Daerah Operasi Militer (DOM), Aceh
Peristiwa ini telah menimbulkan bentuk bentuk pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil yang berupa penyiksaan, penganiayaan, dan pemerkosaan yang berulang-ulang dengan pola yang sama. Kasus-kasus dari berbagai bentuk tindakan kekerasan yang dialami perempuan yang terjadi dari ratusan kekerasan seputar diberlakukannya Daerah Operasi Militer selama ini tidak pernah terungkap.
Ada beberapa alasan yang menyebabkan informasi ini tidak diketahui oleh masyarakat luas dan dunia
internasional seperti :
Korban
pemerkosaan terutama di Aceh, sering dianggap aib dan memalukan. Akibatnya
korban atau keluarga selalu berusaha untuk menutupi kejadian tersebut.
Adanya
ancaman dari pelaku untuk tidak "mengungkap" kejadian tersebut kepada
orang lain, karena pelakunya aparat yang sedang bertugas di daerah
tersebut, membuat korban/keluarga selalu berada dalam kondisi diintimidasi.
Penderitaan
dan trauma yang dialami oleh korban sangat mendalam, sehingga sangat sulit bagi
korban untuk menceritakan pengalaman buruknya, apalagi kepada orang yang tidak
terlalu dikenalnya.
Adanya
ancaman dari pihak-pihak tertentu terhadap orang ataupun LSM yang mendampingi
korban.
11.
Pembantaian Rawagede
Pembantaian Rawagede adalah HAM yang terjadi penembakan dan pembunuhan penduduk kampung Rawagede (sekarang Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat) oleh tentara Belanda tanggal 9 Desember 1945 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I. Orang-orang yang terbunuh oleh tentara Belanda yang sedang tanpa alasan yang jelas. Tanggal 14 September 2011, Pengadilan Den Haaq menyatakan pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggung jawab dengan ganti rugi kepada para keluarga korban pembantaian Rawagede.
12. Kasus Penculikan Aktivis (1997/1998)
Kasus penculikan dan penghilangan secara paksa para aktivis pro-demokrasi, sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik. Kasih yang diculik disiksa dan hilang, ada satu yang terbunuh. 9 aktivis dilepaskan dan 13 aktivis lainnya masih belum diketahui sampai sekarang. Banyak orangutan mereka diculik dan disiksa oleh para anggota militer.
13. Penembakan Misterius (Petrus)
Diantara tahun 1982-1985, peristiwa ini bisa terjadi. 'Petrus' adalah sebuah acara penculikan, penganiayaan dan penembakan terhadap para preman yang sering menganggu ketertiban masyarakat. Pelakunya tidak diketahui siapa, namun kemungkinan pelakunya adalah aparat kepolisian yang menyamar (tidak memakai seragam). Kasus ini termasuk HAM, karena banyaknya korban Petrus yang sedang ditembak. Populer korban Petrus ditemukan dengan tubuh dan lehernya diikat dan dibuang di kebun, hutan dan lain-lain. Terhitung, ratusan orang yang menjadi korban Petrus, Terjatuh karena ditembak.
14. Kasus Ambon (1999)
Kasus penculikan dan penghilangan secara paksa para aktivis pro-demokrasi, sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik. Kasih yang diculik disiksa dan hilang, ada satu yang terbunuh. 9 aktivis dilepaskan dan 13 aktivis lainnya masih belum diketahui sampai sekarang. Banyak orangutan mereka diculik dan disiksa oleh para anggota militer.
13. Penembakan Misterius (Petrus)
Diantara tahun 1982-1985, peristiwa ini bisa terjadi. 'Petrus' adalah sebuah acara penculikan, penganiayaan dan penembakan terhadap para preman yang sering menganggu ketertiban masyarakat. Pelakunya tidak diketahui siapa, namun kemungkinan pelakunya adalah aparat kepolisian yang menyamar (tidak memakai seragam). Kasus ini termasuk HAM, karena banyaknya korban Petrus yang sedang ditembak. Populer korban Petrus ditemukan dengan tubuh dan lehernya diikat dan dibuang di kebun, hutan dan lain-lain. Terhitung, ratusan orang yang menjadi korban Petrus, Terjatuh karena ditembak.
14. Kasus Ambon (1999)
Peristiwa yang terjadi di Ambon ni berawal dari masalah sepele yang merambat kemasala SARA, jadi dinamakan perang saudara dimana sudah terjadi penganiayaan dan pembunuhan yang berjiwa korban.
15. Kasus Poso (1998 - 2000)
Telah terjadi bentrokan di Poso yang banyak korban korban yang diakhiri dengan bentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKAUB) di kabupaten Dati II Poso.
16. Kasus Dayak dan Madura (2000) Ada
bentrokan antara suku dayak dan madura (pertikaian etnis) yang juga banyak korban dari kedua belah pihak.
17. Kasus Bulukumba (2003)
15. Kasus Poso (1998 - 2000)
Telah terjadi bentrokan di Poso yang banyak korban korban yang diakhiri dengan bentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKAUB) di kabupaten Dati II Poso.
16. Kasus Dayak dan Madura (2000) Ada
bentrokan antara suku dayak dan madura (pertikaian etnis) yang juga banyak korban dari kedua belah pihak.
17. Kasus Bulukumba (2003)
Kasus Bulukumba adalah kasus yang terjadi pada tahun 2003. Dilatar belakangi oleh PT. London Sumatra (Lonsum) yang melakukan perluasan areal perkebunan, namun upaya ini ditolak oleh warga sekitar. Polisi Tembak Warga di Bulukumba. Anggota Brigade Mobil Kepolisian Resor Bulukumba, Sulawesi Selatan, warga negara Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Bulukumba, Senin (3 Oktober 2011) sekitar pukul 17.00 Wita. Ansu, warga yang tertembak ini, ditembak di bagian belakang. Warga Kajang sejak lama meminta PT London untuk menambah tanah mereka.
18. Pembantaian Komunis Massal (PKI) 1965
18. Pembantaian Komunis Massal (PKI) 1965

Pembantaian ini merupakan peristiwa pembunuhan dan penyiksaan terhadap orang yang dituduh sebagai anggota komunis di Indonesia yang pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia dengan anggotanya yang suka jutaan. Pihak militer mulai melakukan operasi dengan reaksi anggota komunis, menyiksa dan membunuh mereka. Banyak orangutan yang Soeharto terbilang kuat dalang dibalik pembantaian 1965 ini. Dikabarkan sekitar satu juta setengah anggota komunis dan sebagian hilang. Ini jelas benar.
19. Peristiwa Abepura, Papua
Peristiwa ini terjadi di Abepura, Papua pada tahun 2003. Terjadi akibat penyisiran yang membabi buta terhadap pelaku yang terkena serangan Mapolsek Abepura. Komnas HAM telah mengalami pelanggaran HAM di peristiwa Abepura.
20. Kasus Salim Kancil
Peristiwa pada tahun 2015 Berawal mula dari penambangan pasir Pantai Watu Pecak ilegal, aktivis mencoba berhenti penambangan itu namun.Beberapa Gerombolan mengikat tangan Salim dan kalah ke Balai Desa Selok Awar-Awar yang berjarak 2 km dari rumah dengan cara diseret. Selain dipukuli, digergaji lehernya, Salim juga diestrum. Kejadian terjadi kurang lebih setengah jam, hingga kegaduhan yang pada saat itu sedang berlangsung proses belajar mengajar di sebuah sekolah Paud. Polres Lumajang saat ini telah mengamankan 22 orang terduga pelaku pengeroyokan.Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono Kabid Humas Polda Jatim mengatakan, dari 22 korban pelaku ini 19 sudah ada respon. "Dua tersangka lainnya tidak ditahan karena masuk kategori di bawah umurnya 16 tahun.
Menanggapi Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
Menanggapi Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia telah melahirkan berbagai akibat. Akibat itu, misalnya membuat masyarakat dan bangsa Indonesia sangat menderita dan.
Bagaimana kita menambahkan kasus kasus HAM di Indonesia? Bagi warga negara yang baik harus ikut serta dalam hal-hal yang sangat dibutuhkan bangsa dan negaranya, termasuk masalah belakang HAM. Untuk itu tanggapan yang bisa dikembangkan misalnya: bersikap tegas tidak membenarkan setiap saat HAM. Alasannya:
dilihat dari segi moral adalah perbuatan tidak baik dengan nilai - nilai kemanusiaan;
di lihat dari segi hukum, bertentangan dengan prinsip hukum yang mewajibkan bagi orang untuk menghormati dan pelaksanaan instrumen HAM;
dilihat dari segi politik membelenggu kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan kritik dan kontrol terhadap pemerintahannya. Akibat dari ini, maka pemerintahan yang demokratis sulit untuk di wujudkan.
Disamping tanggapan kita terhadap sikap HAM ini di atas, juga bisa menjadi aktif. Perilaku di dalam diri kita, sesuai dengan menipisnya rasa tanggungjawab ini melanda dalam berbagai lapisan masyarakat, nasional maupun internasional untuk mengikuti "hati sendiri", enak sendiri, malah juga kaya sendiri, dan lain - lain. Orang yang sangat mudah menyalahgunakan kuasanya, meremehkan tugas, dan tidak mau memperhatikan hak orang lain.
kemampuan dan prosedur yang dibenarkan. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi kita (dalam Pembukaan UUD 1945) yang kemerdekaan yang diproklamasikan adalah dalam kerangka membangun kehidupan yang bebas. Juga sesuai dengan "Deklarasi Pembela HAM" yang dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada tangal 9 Desember 1998. Isi deklarasi itu antara lain menyatakan "setiap orang memiliki hak sendiri - sendiri maupun bersama-sama untuk ikut serta dalam kegiatan pengembangan HAM".
Dengan kata lain tanggapan terhadap hadirnya HAM di Indonesiadapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu
Mengutuk, misalnya dalam bentuk tulisan yang diterbitkan melalui majalah sekolah, surat kabar, dikirim ke lembaga pemerintah atau pihak-pihak yang terkait dengan kemajuan HAM. Bisa juga kecaman / kutukan itu dalam bentuk poster, dan.
Dukungan lembaga yang terbuka untuk menindak tegas. Misalnya mendukung digelarnya peradilan HAM, mendukung upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan HAM internasional, peradilan hak asasi manusia nasional jalan buntu.
Dukungan dan partisipasi dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan itu bisa berwujud makanan, pakaian, obat-obatan atau tenaga medis. Partisipasi juga bisa mewujudkan usaha menggalang dan penyaluran berbagai bantuan kemanusiaan.
Terjemahan Otomatis
Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Setiap manusia yang hidup di dunia berhak atas HAM. Agar setiap orang bisa mendapatkan haknya secara utuh, maka HAM diatur dalam UUD 1945 tepatnya pada pasal 28A-J. Tapi, pada masalah kasus-HAM HAM di dunia maham. Pelanggaran-hal itu bisa terjadi karena berbagai faktor, dampaknya terhadap adanya HAM, ketidaktahuan akan HAM, sifat egois, sikap kurang saling menghargai, dan yang lainnya. Agar kelengkapan HAM itu bisa diminimalisir, salah satu cara adalah dengan menanamkan kesadaran akan HAM sejak dini, sehingga saat terjun ke masyarakat, kita bisa menghargai HAM orang lain dan sadar tidak ada dalam waktu yangaido merampas HAM orang lain.





Comments
Post a Comment